Jakarta, BERITA TOP LINE — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat menerima jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Wamen Ossy menyatakan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
“Kami menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama menyusun roadmap penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Ossy.
Ia menilai, banyak konflik agraria berkaitan dengan kawasan hutan, tata ruang, lingkungan, dan proses hukum. Oleh karena itu, peta jalan harus disusun secara inklusif.
“Roadmap ini tidak boleh hanya menjadi dokumen. Harus menjadi aksi nyata yang melibatkan semua pihak demi hasil yang konkret bagi masyarakat,” tegasnya.
Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyambut baik kerja sama ini. Ia menekankan bahwa konflik agraria menyangkut hak hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi tanah, tetapi menyangkut keadilan dan kepastian hukum atas sumber penghidupan masyarakat,” jelas Anies.
Komnas HAM berharap sinergi kelembagaan yang dibangun mampu mempercepat penyelesaian sengketa agraria yang selama ini kerap berlarut.
Penyusunan roadmap diharapkan mampu membangun kesepahaman dan pembagian peran yang jelas antar lembaga.
Pertemuan ini turut dihadiri Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Adjie Arifuddin serta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan jajaran Komnas HAM.
About the Author
