Jakarta, BERITA TOP LINE – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kementerian ATR/BPN tengah memverifikasi status kepemilikan tanah dan kesesuaian tata ruang lahan yang disiapkan.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah kami adalah verifikasi status kepemilikan karena ini penting dalam konteks land tenure-nya,” ujar Nusron
dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Verifikasi dilakukan untuk memastikan lahan yang digunakan clean and clear, guna mencegah tumpang tindih penggunaan atau kepemilikan antara pemda dan Kementerian Sosial.
Dari 69 lahan yang belum disetujui Kementerian PUPR, sebagian besar merupakan sawah yang masuk kategori LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyebutkan dari 367 usulan lahan, sebanyak 115 belum clean and clear.
Saat ini, 35 lahan telah dinyatakan layak. Program Sekolah Rakyat ditargetkan membangun 200 sekolah (SD, SMP, SMA) untuk masyarakat kurang mampu.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga. Turut mendampingi Menteri ATR/BPN, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Wartomo.
