Bogor, BERITA TOP LINE – Program “Penanaman Satu Juta Pohon” yang digagas PTPN I Regional 2 bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI diluncurkan di Cisarua, Bogor.
Meski diklaim sebagai upaya pelestarian lingkungan, sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.
Koalisi Hutan Lestari menilai kegiatan tanam pohon kerap berujung seremonial tanpa perawatan jangka panjang.
“Yang sering terjadi adalah penanaman besar-besaran untuk dokumentasi, lalu dibiarkan. Dalam lima tahun, hanya sebagian kecil pohon yang bertahan,” ujar Ardi Setiawan, perwakilan koalisi tersebut.
Kritik juga disampaikan terkait belum adanya upaya serius menangani deforestasi yang dilakukan sejumlah perusahaan, termasuk anak usaha BUMN.
“Izin konsesi lahan terus diperluas. Ini kontradiktif dengan klaim penyelamatan lingkungan,” tambah Ardi.
Sejumlah warga setempat mengaku tidak dilibatkan dalam perencanaan program. Mereka menyatakan kurang mengetahui detail pelaksanaan maupun peran masyarakat dalam kegiatan tersebut.
Pengamat kebijakan publik, Rina Fauzi, menyoroti pentingnya transparansi anggaran. “Program sebesar ini harus bisa diawasi publik. Tanpa laporan terbuka, rawan penyimpangan,” ujarnya.
Meski demikian, pihak penyelenggara belum memberikan tanggapan atas sejumlah kritik tersebut.
