63 Sertipikat PTSL 2026 Diserahkan kepada Warga Cilangkap Depok

Ptsl
Program PTSL Perkuat Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Dorong Tertib Administrasi Pertanahan di Kecamatan Tapos.

DEPOK – Upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat terus dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kali ini, sebanyak 63 sertipikat tanah tahun 2026 diserahkan kepada warga Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kamis (29/10/2026).

Penyerahan sertipikat tersebut dihadiri Lurah Cilangkap bersama Tim PTSL dari Kantor Pertanahan Kota Depok. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan legalisasi aset masyarakat sekaligus memastikan hak kepemilikan tanah memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Dalam kesempatan tersebut, Fuad menegaskan bahwa keberadaan sertipikat tanah memiliki arti penting bagi masyarakat. Dokumen tersebut bukan hanya menjadi bukti sah kepemilikan, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.

“Sertipikat tanah bukan sekadar bukti kepemilikan, melainkan instrumen penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah warga. Melalui program PTSL, kami berharap seluruh bidang tanah masyarakat dapat terdaftar secara sah dan jelas,” ujar Fuad.

Lebih dari sekadar penerbitan dokumen legalitas, program PTSL juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan memiliki sertipikat resmi, warga mempunyai landasan hukum yang kuat dalam mengelola, menjaga, maupun memanfaatkan aset tanah miliknya secara lebih aman dan bertanggung jawab.

Ptsl
Program PTSL Perkuat Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Dorong Tertib Administrasi Pertanahan di Kecamatan Tapos.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar menjaga sertipikat yang telah diterima dengan baik. Dokumen tersebut merupakan aset penting yang memiliki nilai hukum dan ekonomi bagi pemilik maupun generasi berikutnya.

Penyerahan 63 sertipikat PTSL kepada warga Cilangkap ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung tertib administrasi pertanahan serta memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas aset yang dimiliki.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *