JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong perluasan pendaftaran tanah di Indonesia melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Program yang didukung Bank Dunia ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah sekaligus membangun tata kelola pertanahan yang modern dan terintegrasi.
Dalam pelaksanaannya pada periode 2025–2029, ILASPP menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare. Target tersebut mencerminkan besarnya cakupan program dalam mendukung pembenahan administrasi pertanahan dan penataan ruang di Indonesia.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa ILASPP merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan nasional.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kementerian ATR/BPN.
Integrasi Data Jadi Prioritas
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang, disertai modernisasi sistem informasi. Langkah ini diharapkan mampu menghubungkan informasi dari berbagai instansi sehingga proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat.
Program ILASPP juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang lebih tertata, sekaligus memperkuat keterpaduan data sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Dalu Agung menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada target yang telah ditetapkan, tetapi juga pada komitmen pemerintah dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Perkuat Kepastian Hukum Pertanahan
Melalui ILASPP, Kementerian ATR/BPN mengarahkan pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Perluasan pendaftaran tanah diharapkan dapat mendukung kepastian hukum hak atas tanah. Sementara itu, integrasi data dan modernisasi sistem informasi diharapkan memperkuat kualitas pengelolaan pertanahan serta penyelenggaraan tata ruang.
Dengan pendekatan tersebut, ILASPP tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendaftaran tanah, tetapi juga pada penguatan fondasi tata kelola pertanahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Bank Dunia Dukung Implementasi ILASPP
Pembahasan mengenai pelaksanaan program tersebut dilakukan dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP. Pertemuan ini turut dihadiri Willem van der Muur, Land Tenure Specialist dari World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, juga mengikuti kegiatan tersebut bersama sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Partisipasi dilakukan secara luring maupun daring.
Melalui penguatan koordinasi dan dukungan berbagai pihak, Kementerian ATR/BPN berharap pelaksanaan ILASPP dapat berjalan sesuai sasaran serta memperkuat pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian hukum dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia




