MEGAMENDUNG, BOGOR — Ketersediaan air bersih mulai dikeluhkan warga di sejumlah wilayah Megamendung dan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah meningkatnya pembangunan vila, kafe, restoran, dan bangunan komersial di kawasan perbukitan Puncak.
Warga khawatir perkembangan pembangunan yang tidak diimbangi pengawasan terhadap tata ruang dan daya dukung lingkungan dapat memengaruhi sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.
Kekhawatiran itu salah satunya disampaikan Ibu N, warga Kampung Bungur, Desa Megamendung. Perempuan berusia 81 tahun tersebut telah tinggal di kawasan itu selama puluhan tahun.
Wilayah Kampung Bungur sendiri berbatasan langsung dengan Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua.
Menurut keterangan warga, persoalan air yang kini mulai dirasakan merupakan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.
Masyarakat yang selama bertahun-tahun mengandalkan sumber air di kawasan tersebut kini harus menghadapi keterbatasan, sementara aktivitas pembangunan dan usaha wisata terus berkembang.
Warga Soroti Pembangunan
Penelusuran lapangan awak media menemukan sejumlah warga yang menyampaikan keresahan terkait maraknya pembangunan di kawasan Megamendung dan Cisarua.
Sebagian warga meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Mereka menyebut terdapat sejumlah vila, kafe, restoran, dan bangunan komersial yang diduga belum memiliki kelengkapan perizinan.
Keterangan tersebut masih berupa informasi dari masyarakat dan membutuhkan verifikasi dari pemerintah maupun instansi teknis yang berwenang.
Selain persoalan perizinan, warga mempertanyakan dampak pembangunan terhadap kawasan resapan dan ruang terbuka.
Kawasan Megamendung dan Cisarua sendiri memiliki fungsi penting dalam tata air kawasan Puncak. Dokumen tata ruang Kabupaten Bogor juga menempatkan wilayah tersebut dalam kawasan yang memiliki fungsi resapan air.
Karena itu, perubahan lahan menjadi bangunan dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama jika berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam menyerap air.
Ada Lokasi Usaha Disebut Masih Beroperasi
Dalam penelusuran yang sama, warga juga memberikan informasi mengenai salah satu lokasi usaha yang disebut tidak memiliki izin lingkungan.
Warga menyebut izin lingkungan lokasi tersebut telah dicabut oleh Camat Megamendung. Namun, berdasarkan keterangan yang diterima di lapangan, kegiatan usaha di lokasi itu disebut masih berlangsung.
Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Kecamatan Megamendung dan instansi terkait.
Jika benar izin lingkungan telah dicabut namun aktivitas usaha masih berjalan, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan mengenai status hukum dan administratif kegiatan tersebut.
Termasuk apakah terdapat keputusan tertulis, apa dasar pencabutan izin, serta langkah pengawasan yang telah dilakukan setelah keputusan tersebut.
Aduan Warga Disebut Pernah Ditindak
Persoalan pembangunan dan aktivitas usaha di kawasan tersebut disebut sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah.
Menurut keterangan warga, aduan pernah disampaikan kepada pihak Kecamatan Megamendung dan sempat mendapatkan respons.
Bahkan, warga menyebut pernah ada tindakan dari pihak terkait.
Namun, masyarakat kemudian mempertanyakan perkembangan penanganannya.
“Sempat ada tindakan, tetapi setelah itu kelanjutannya seperti hilang ditelan sesuatu,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Pernyataan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Kecamatan Megamendung maupun instansi terkait.
Masyarakat berharap pemerintah dapat menjelaskan hasil pemeriksaan atas aduan tersebut, termasuk apakah ditemukan pelanggaran dan apa tindak lanjut yang telah dilakukan.
Pemerintah Diminta Turun ke Lapangan
Warga meminta persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi administrasi bangunan.
Mereka berharap pemerintah desa, kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bogor hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap pembangunan di kawasan Megamendung, Cisarua dan sekitarnya.
Evaluasi tersebut diharapkan mencakup beberapa aspek, antara lain:
– status perizinan bangunan dan kegiatan usaha;
– kesesuaian tata ruang;
– penggunaan sumber air;
– perubahan fungsi lahan;
– kondisi kawasan resapan;
– ruang terbuka hijau;
– sistem drainase; dan
– dampak pembangunan terhadap masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi lingkungan maupun kebutuhan dasar masyarakat.
Bukan Menolak Pembangunan
Warga menegaskan persoalan tersebut bukan berarti masyarakat menolak pembangunan.
Kegiatan pariwisata dan usaha ekonomi di kawasan Puncak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dilaksanakan sesuai ketentuan dan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Namun, pembangunan juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan tersebut.
Terlebih ketika persoalan air mulai muncul di tengah meningkatnya aktivitas komersial.
Krisis Air Jadi Perhatian
Pemerintah Kabupaten Bogor sebelumnya juga telah menempatkan kelestarian lingkungan Megamendung sebagai perhatian. Pemerintah daerah menyebut Megamendung sebagai daerah resapan air di kaki Gunung Pangrango dan mengajak masyarakat menjaga lingkungan kawasan tersebut.
Sementara itu, pemerintah juga telah melakukan penataan kawasan Puncak yang mencakup aspek tata ruang, ketertiban umum dan lingkungan hidup.
Kondisi tersebut membuat keluhan warga mengenai air dan perkembangan pembangunan perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Terlebih, pemerintah pusat pada 2025 juga telah menyoroti kerentanan ekologis kawasan Puncak serta pentingnya penegakan hukum lingkungan dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Ciliwung.
Warga Menunggu Kejelasan
Bagi masyarakat, persoalan utamanya sederhana: sumber air harus tetap tersedia.
Warga berharap pemerintah memastikan pembangunan di kawasan Puncak berlangsung sesuai aturan, tidak mengganggu fungsi resapan, serta tidak mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan air.
Keterangan mengenai dugaan persoalan perizinan maupun kegiatan usaha yang disebut masih beroperasi juga perlu segera diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Hingga ada pemeriksaan dan penjelasan resmi dari pihak berwenang, seluruh informasi mengenai dugaan pelanggaran tersebut tetap harus dipandang sebagai informasi awal dari masyarakat.
Namun, keluhan warga mengenai ketersediaan air merupakan persoalan yang patut mendapat perhatian.
Sebab pembangunan kawasan wisata tidak hanya berbicara mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ada lingkungan yang harus dijaga dan ada masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam di kawasan tersebut.
Kini, warga menunggu langkah pemerintah untuk memastikan pembangunan di Megamendung dan Cisarua tetap berjalan tanpa mengorbankan sumber air masyarakat.
