PUNCAK, BOGOR — Janji fasilitasi dialog antara masyarakat Puncak dan Bupati Bogor kembali dipertanyakan. Perwakilan warga mengaku hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai pertemuan yang sebelumnya disebut akan difasilitasi oleh Forkopimcam.
Di tengah penantian itu, aktivitas komersial di kawasan Villa Bung Karno/Villa Soekarno justru telah berjalan. Cafe di kawasan tersebut disebut sudah melakukan opening.
Situasi ini memicu kekecewaan sejumlah warga. Mereka menilai pemerintah wilayah perlu memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat, terutama jika sebelumnya memang telah ada komitmen untuk membuka ruang dialog.
“Kami sudah beberapa kali diberikan janji bahwa akan difasilitasi bertemu dengan Bupati. Tetapi sampai cafe ini opening, pertemuan itu tidak pernah terjadi. Kami jadi bertanya, sebenarnya suara masyarakat dianggap penting atau tidak?”
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar soal jadwal pertemuan. Mereka melihat ada komitmen pemerintah yang belum mendapatkan kepastian pelaksanaan.
Warga: Kami Merasa Dibohongi
Kekecewaan warga semakin menguat karena janji pertemuan disebut telah disampaikan lebih dari sekali.
“Kalau memang tidak bisa mempertemukan kami dengan Bupati, katakan saja tidak bisa. Jangan berkali-kali memberikan harapan. Sekarang cafe sudah opening, tetapi janji kepada masyarakat masih belum juga ditepati.”
Ungkapan “dibohongi” tersebut merupakan ekspresi kekecewaan dari masyarakat dan bukan kesimpulan hukum mengenai adanya kebohongan yang dilakukan pejabat tertentu.
Yang menjadi pertanyaan warga sederhana: janji pertemuan telah disampaikan, tetapi hingga kini belum terlaksana.
Pada saat yang sama, kegiatan komersial di lokasi tersebut sudah berjalan.
“Untuk Bisnis Bisa Berjalan, Untuk Rakyat Kenapa Sulit?”
Pertanyaan tersebut kini menjadi salah satu sorotan masyarakat.
Warga mengaku tidak mempersoalkan keberadaan usaha secara otomatis. Mereka justru mempertanyakan mengapa ruang komunikasi yang dijanjikan kepada masyarakat belum juga terealisasi.
“Untuk opening cafe bisa dipersiapkan dengan baik. Kenapa untuk mempertemukan masyarakat dengan Bupati tidak bisa? Apa suara rakyat memang tidak sepenting kepentingan bisnis?”
Bagi masyarakat, investasi dan kepentingan publik semestinya dapat berjalan beriringan.
Mereka tidak meminta kegiatan usaha dihentikan begitu saja. Yang diminta adalah keterbukaan, komunikasi dan ruang dialog agar berbagai persoalan yang berkembang di kawasan Puncak dapat dibicarakan secara langsung.
Forkopimcam Diminta Berikan Kepastian
Peran Forkopimcam juga menjadi perhatian warga. Mereka berharap lembaga pemerintahan di tingkat wilayah tidak berhenti pada penyampaian rencana, tetapi memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diteruskan dan mendapatkan tindak lanjut.
“Kami tidak membutuhkan janji baru. Kami membutuhkan bukti. Kalau memang Bupati belum bisa hadir, jelaskan alasannya. Kalau memang pertemuan belum mendapatkan persetujuan, sampaikan secara terbuka. Jangan masyarakat terus digantung.”
Warga juga meminta agar pemerintah menyampaikan informasi yang benar-benar sudah pasti kepada masyarakat.
“Lebih baik pemerintah berkata jujur daripada memberikan janji yang akhirnya tidak pernah terjadi. Karena setiap janji pejabat kepada masyarakat akan menjadi ukuran kepercayaan publik.”
Villa Soekarno dan Pertanyaan Publik
Sorotan masyarakat juga menyentuh kawasan yang dikenal dengan nama Villa Bung Karno atau Villa Soekarno.
Lokasi tersebut memiliki nilai sejarah yang dikaitkan dengan Presiden Soekarno. Karena itu, berkembang pula pertanyaan masyarakat mengenai bagaimana aspek sejarah, lingkungan, tata ruang, perizinan, hingga kepentingan warga dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan tersebut.
Namun, berbagai pertanyaan tersebut tetap perlu dijawab melalui data dan klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang. Tidak tepat apabila dugaan atau pertanyaan publik langsung dianggap sebagai kesimpulan mengenai adanya pelanggaran.
Salah satu warga mengatakan:
“Kalau sejarah Villa Soekarno bisa menjadi daya tarik bisnis, jangan sampai masyarakat yang ingin mempertanyakan sejarah dan masa depan tempat itu justru tidak diberikan ruang untuk berbicara.”
Masyarakat Tidak Ingin Sekadar Menjadi Penonton
Warga Puncak menegaskan mereka bukan kelompok yang secara otomatis menolak investasi.
Mereka hanya meminta agar perkembangan kawasan tetap mempertimbangkan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitarnya.
“Kami bukan anti-investasi. Kami bukan anti-cafe. Kami hanya ingin pemerintah juga mendengar masyarakat. Puncak bukan hanya milik investor. Kami tinggal di sini dan kami yang akan merasakan dampaknya.”
Kekhawatiran lainnya adalah jangan sampai masyarakat hanya diminta menjaga kondusivitas, sementara ketika menyampaikan aspirasi justru kesulitan memperoleh ruang komunikasi.
“Jangan masyarakat hanya diminta menjaga kondusivitas ketika pemerintah membutuhkan ketenangan. Ketika kami meminta ruang dialog, justru tidak diberikan.”
Kini Warga Menunggu Bukti
Masyarakat berharap Bupati Bogor dapat mengetahui langsung persoalan yang mereka rasakan di lapangan.
Bagi warga, komunikasi langsung menjadi penting agar persoalan tidak hanya berhenti pada laporan berjenjang melalui birokrasi.
Kini pertanyaan publik mengerucut pada satu hal: kapan ruang dialog yang pernah dijanjikan itu benar-benar terealisasi?
Warga tidak meminta perlakuan khusus.
Mereka meminta pemerintah memberikan kepastian dan membuka ruang komunikasi secara transparan.
Sebab ketika janji pertemuan terus disebutkan tetapi tidak kunjung terlaksana, yang dipertaruhkan bukan hanya satu agenda.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ikut dipertaruhkan.
Dan kini masyarakat Puncak menunggu jawaban yang lebih konkret: kembali menerima janji, atau akhirnya melihat bukti?
