SLEMAN — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sleman menggelar sarasehan politik bertajuk Perempuan dan Demokrasi: Jas Merah — Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah di Joglo Cemoro, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 150 kader perempuan dari daerah pemilihan (dapil) selatan Sleman ini digelar sebagai ajang pendidikan politik sekaligus refleksi sejarah peristiwa 27 Juli 1996.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sleman yang juga Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran vital dalam pembangunan dan demokrasi. Ia mengingatkan ajaran Bung Karno melalui konsep Sarinah, yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat maupun politik.
“Perempuan bukan pelengkap dalam politik. Mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memimpin. PDI Perjuangan telah membuktikannya melalui kepemimpinan perempuan di berbagai jabatan strategis, mulai dari Ketua Umum partai, Presiden, hingga Ketua DPR RI,” ujar Danang.
Danang menambahkan, dengan besarnya populasi perempuan di Kabupaten Sleman, peran mereka menjadi sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan dan dinamika politik di daerah. Oleh karena itu, kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai harus dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap hak politik, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif.
Menjaga Ideologi dan Kepatuhan Konstitusi
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan pentingnya peran aktif para kader perempuan di dalam struktur organisasi.
“Anggota perempuan dalam struktur partai diingatkan agar tidak hanya menjadi pemenuh kuota 30 persen, tetapi harus memiliki peran aktif, memperjuangkan aspirasi yang selaras dengan AD/ART dan piagam perjuangan partai, serta memberikan makna nyata di mana pun mereka berada,” tegas Esti di sela-sela acara.
Esti juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan selalu menempatkan ideologi sebagai landasan utama pergerakan. Seluruh kebijakan partai, lanjutnya, wajib berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, ajaran Bung Karno, serta secara konsisten berpihak kepada masyarakat kecil.
