YOGYAKARTA — Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus bergerak maju dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kalurahan. Melalui Workshop Pengembangan dan Keberlanjutan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan, pemerintah mendorong agrowisata sebagai strategi unggulan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Nakula, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY ini mengusung tema “Agrowisata sebagai Keberlanjutan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.
Tantangan Pemanfaatan Lahan dan Potensi Agrowisata di DIY
Hadir sebagai narasumber utama, Sekretaris Umum DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) DIY, Agus Budi Rahmanto, menyoroti realitas di lapangan. Saat ini, masih banyak tanah kalurahan di DIY yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Kondisi tersebut diperparah oleh beberapa faktor, antara lain:
Ketergantungan tinggi pada sektor pertanian konvensional.
Rendahnya nilai tambah hasil panen.
Menurunnya minat generasi muda untuk bertani.
Potensi desa wisata yang belum digarap maksimal.
“Tanah kalurahan bukan sekadar aset administratif, melainkan sumber kehidupan masyarakat. Optimalisasinya harus berbasis potensi lokal melalui kolaborasi kuat antara pemerintah, warga, dan pelaku usaha,” tegas Agus.
Sebagai jalan keluar, agrowisata berkelanjutan dinilai mampu mengintegrasikan empat unsur krusial: pertanian, pariwisata, budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat.
3 Dimensi dan Potensi Pemanfaatan Tanah Kalurahan
Pengembangan agrowisata berbasis tanah kalurahan ini wajib menyentuh tiga dimensi keberlanjutan:
Ekonomi: Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) dan memperkuat UMKM setempat.
Sosial: Mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama kaum perempuan dan pemuda desa.
Lingkungan: Menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan serta konservasi alam.
Beberapa ide kreatif pemanfaatan lahan yang dipetakan meliputi kebun buah edukatif, kampung herbal, wisata petik buah, sentra tanaman pangan, wisata peternakan, edukasi pertanian organik, hingga optimalisasi embung desa sebagai destinasi wisata alam.
Memaksimalkan Dana BKK dan 7 Tahapan Pembangunan
Untuk mewujudkan program yang terarah hingga target roadmap tahun 2030, peserta workshop dibekali dengan 7 tahapan pembangunan agrowisata:
Identifikasi potensi lokal
Penyusunan masterplan kawasan
Penguatan kelembagaan
Pengembangan infrastruktur
Promosi digital (digital marketing)
Penguatan kemitraan dan investasi
Monitoring dan evaluasi berkala
Pemerintah DIY menegaskan bahwa Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan dapat dialokasikan untuk membiayai penataan kawasan, sarana wisata, peningkatan SDM, hingga perbaikan aksesibilitas. Tujuannya agar program tidak mati suri saat bantuan dana selesai, melainkan tumbuh menjadi unit usaha yang mandiri.
Pilar dan Faktor Kunci Keberhasilan Desa Mandiri
Keberlanjutan sektor ini ditopang oleh empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan (BUMKal, Pokdarwis, kelompok tani), produk wisata berbasis kearifan lokal, digitalisasi pemasaran (media sosial, website desa, marketplace), serta kemitraan dengan akademisi dan swasta.
Namun, Agus Budi Rahmanto mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan pada akhirnya ditentukan oleh lima faktor kunci:
Komitmen penuh pemerintah kalurahan.
Partisipasi aktif warga.
Inovasi produk wisata secara berkala.
Konsistensi promosi digital.
Kelembagaan yang sehat dan profesional.
Melalui sinergi ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY berkomitmen penuh menjadikan tanah kalurahan yang produktif sebagai fondasi kokoh untuk melahirkan desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera di masa depan.
