PALANGKA RAYA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mantan staf ahli Anggota V BPK memicu gelombang sorotan publik.
Kasus dugaan suap terkait audit proyek pengadaan Smart TV di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dinilai menjadi pukulan serius terhadap kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.
Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SUMBO) menilai perkara ini tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Dugaan pengondisian hasil audit disebut berpotensi merusak sistem pengawasan keuangan negara.
Ketua SUMBO, Diamon, menyebut praktik yang diduga menghilangkan temuan kerugian negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
«“Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini adalah skema sistematis untuk menghilangkan temuan kerugian negara. Kami sangat prihatin dan mengecam keras perbuatan yang merusak sendi-sendi akuntabilitas bangsa,” tegas Diamon, Kamis.»
Menurut Diamon, kasus ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, ketika hasil audit negara diduga dapat dipengaruhi, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan ikut dipertaruhkan.
SUMBO juga menyoroti pernyataan salah satu tersangka saat OTT yang meneriakkan kalimat “pimpinan saya berjenjang”. Pernyataan tersebut dinilai membuka ruang dugaan adanya keterlibatan pihak lain di level lebih tinggi.
Karena itu, SUMBO mendesak KPK agar tidak berhenti pada pelaku teknis di lapangan.
Lembaga masyarakat tersebut meminta penyidik mengusut seluruh mata rantai dugaan praktik suap hingga ke pusat, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki hubungan struktural dengan perkara tersebut.
«“Ketika audit negara diduga dapat dinegosiasikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang rakyat, tetapi juga legitimasi lembaga pengawas keuangan negara. Ini harus dibongkar secara terang-benderang,” ujar Diamon.»
Selain mendesak KPK, SUMBO juga meminta pimpinan BPK pusat membuka hasil pengawasan internal secara transparan. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Tak hanya itu, SUMBO mengingatkan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah agar menjadikan kasus ini sebagai alarm serius.
Menurut Diamon, besarnya anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Tengah membuat potensi modus serupa perlu diantisipasi sejak dini.
«“Jaga marwah lembaga. Jangan sampai ada oknum di Kalteng yang ikut-ikutan mengondisikan temuan audit. Rakyat Kalteng mengawasi setiap langkah Anda,” tegasnya.»
SUMBO juga mendorong DPR menggunakan fungsi pengawasan untuk mengevaluasi sistem internal di tubuh BPK, termasuk membuka peluang penggunaan hak angket bila diperlukan.
Masyarakat pun diminta ikut mengawal proses hukum agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan.
Kasus OTT KPK terhadap oknum BPK kini menjadi perhatian publik. Pertanyaannya, apakah penegakan hukum akan menyentuh akar persoalan, atau hanya berhenti pada pelaksana lapangan?
