Purwakarta – Program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan warga setelah usaha ternak ayam petelur yang baru berjalan sekitar satu bulan dilaporkan telah dihentikan.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menargetkan optimalisasi peran BUMDes di 183 desa pada tahun 2025, dengan dukungan alokasi Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan.
Namun di tingkat pelaksanaan, sejumlah warga mempertanyakan efektivitas perencanaan dan pengelolaan program tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kandang ayam telah disiapkan pada Desember 2025 dan sekitar 220 ekor ayam mulai dipelihara pada Januari 2026.
Salah satu pengelola program, Ustad Iip, membenarkan bahwa dirinya terlibat dalam pengelolaan ternak tersebut. Ia menjelaskan, program tidak berjalan lama karena muncul keluhan warga terkait dampak bau dari kandang ayam.
“Baru berjalan kurang lebih satu bulan, sudah ada keluhan dari warga karena bau. Aktivitas sekitar juga terdampak,” ujarnya saat ditemui.
Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut dari keluhan tersebut, ayam kemudian dijual kembali pada Februari 2026. Proses penjualan, menurutnya, dilakukan dengan sepengetahuan pihak BUMDes dan perangkat desa, serta hasilnya diserahkan kembali ke pengelola BUMDes.
Meski demikian, informasi terkait besaran anggaran program masih belum jelas. Sumber di lapangan menyebutkan nilai kegiatan tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, namun belum ada rincian resmi yang dipublikasikan.
Di sisi lain, warga juga menyoroti aspek perencanaan, termasuk dugaan tidak dilaksanakannya musyawarah desa (musdes) secara terbuka sebelum program dijalankan. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pengambilan keputusan serta evaluasi program yang semestinya dilakukan secara partisipatif.
Sejumlah pihak berharap pemerintah desa dan pengelola BUMDes dapat memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat, terutama terkait perencanaan, penggunaan anggaran, serta langkah ke depan agar program ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Anjun maupun pengurus BUMDes terkait hal tersebut.
