YOGYAKARTA – Forum 2045 menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Gotong Royong Governance: Menata Kembali Formasi Legitimitas dan Legalitas dalam Demokrasi Lokal” pada Kamis, 12 Maret 2026, bertempat di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada.
Kegiatan ini menyoroti perlunya inovasi tata kelola pemerintahan yang lebih berpusat pada warga guna mengatasi krisis kehadiran dalam demokrasi modern.
Menjembatani Jarak antara Pemimpin dan Rakyat
Latar belakang diskusi ini bermula dari keprihatinan terhadap penurunan kualitas demokrasi yang sering dianggap memperlambat proses dan menimbulkan ketidakpastian.
Selain itu, terdapat fenomena “jarak simbolik” di mana kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat (legitimitas) sering kali terjebak dalam struktur birokrasi negara yang kaku (legalitas) setelah dilantik.
”Interaksi antara dia yang dilantik pusat dengan ‘yang memilih’ tidak lagi merupakan relasi horizontal, melainkan relasi patronase,” sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan kegiatan tersebut. Kebijakan publik pun berisiko kehilangan keterhubungan dengan pengalaman nyata warga di lapangan.
Inovasi “Living Lab” dan Kurikulum Politik
Sebagai solusi, Forum 2045 menawarkan model Gotong Royong Governance. Gagasan ini bukan untuk menolak hukum formal, melainkan merelokasi pusat kepemimpinan langsung ke ruang hidup warga melalui metode Living Lab.
Beberapa poin utama dari model ini meliputi:
Living Lab: Proses penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan sekaligus direfleksikan bersama warga dalam kondisi nyata.
Transisi Terstruktur: Transformasi dilakukan dalam tahapan waktu tertentu (misalnya enam semester), mencakup pemulihan orientasi etis hingga pelembagaan praktik baru.
Pendidikan Politik: Memosisikan warga dan pemimpin sebagai subjek yang saling belajar untuk memahami mandat politik dan realitas sosial.
Menghadirkan Tokoh dan Akademisi
Diskusi ini menghadirkan tokoh-tokoh kunci sebagai pemantik materi, di antaranya:
Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. (Wakil Rektor UGM) sebagai pembicara kunci yang membedah tegangan antara legitimitas dan legalitas.
Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P. (Bupati Gunungkidul) yang membahas urgensi pelembagaan ide gotong royong dalam tata kelola.
Hilmar Farid, PhD (Sejarawan) yang mengulas desain institusional dan relokasi lokus kepemimpinan.
Prof. Drs. M. Mukhtasar Syamsuddin, Ph.D. (Guru Besar Fakultas Filsafat UGM) yang menganalisis dualitas kepala daerah dari perspektif filsafat politik.
Dr. Abdul Gaffar Karim, M.A. (Dosen Polgov UGM) yang memaparkan metodologi Living Lab dan kurikulum politik.
Melalui forum ini, Forum 2045 berharap dapat menciptakan paradigma baru dalam demokrasi lokal sehingga relasi antara pemimpin dan warga tidak lagi bersifat insidental, melainkan berkelanjutan dan melembaga
