SLEMAN – Seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi presisi bersama Polda DIY, Dinas Kesehatan DIY, serta instansi terkait lainnya.
Pernyataan ini mengemuka dalam rangkaian evaluasi dan koordinasi yang digelar pada 12–16 Februari 2026 di Sleman. Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk memastikan implementasi program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan.
323 SPPG Aktif, Perkuat Layanan Gizi Anak
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Region DIY, Harosno Budi Waluyo, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 385 unit SPPG yang dipersiapkan di seluruh DIY. Dari jumlah tersebut, 323 unit telah aktif beroperasi dan melayani ribuan penerima manfaat.
“Setiap unit SPPG dibatasi maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Ke depan, dengan penambahan unit baru, jumlah tersebut akan diperkecil agar pengawasan produksi dan distribusi semakin optimal,” ujar Harosno kepada wartawan, Senin (16/2).
Menurutnya, pembatasan kapasitas tersebut merupakan strategi pengendalian mutu guna meminimalkan risiko keamanan pangan sekaligus menjaga kualitas gizi makanan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat.
Langkah ini sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan gizi yang profesional, terstandar, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM).
Standar Higiene Jadi Pilar Utama
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H., menekankan pentingnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh penyedia layanan MBG.
Ia memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi internal, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan SLHS berdampak signifikan terhadap penurunan kasus dugaan keracunan makanan.
“Pada 2025 tercatat 23 kasus kecurigaan keracunan makanan. Hingga Februari 2026, jumlahnya turun menjadi tiga kasus. Ini menunjukkan standar higiene dan sanitasi yang ketat sangat efektif menjaga keamanan pangan,” jelas dr. Anung.
Ia menegaskan, tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak aman dan sehat. Dengan pengawasan ketat, kualitas layanan diharapkan terus meningkat.
Sinergi Pengawasan dan Tata Kelola Modern
Kolaborasi presisi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi panel lintas sektor yang digagas Polda DIY bersama Dinas Kesehatan dan KPPG DIY–Jateng Selatan. Keterlibatan kepolisian menjadi bagian dari penguatan pengawasan distribusi dan tata kelola program agar berjalan transparan serta akuntabel.
Selain itu, Pemerintah Daerah DIY membentuk satuan tugas percepatan guna mendampingi pengelola SPPG dalam proses perizinan berbasis sistem Online Single Submission (OSS), termasuk pemenuhan dokumen SLHS yang menjadi tantangan di sejumlah kabupaten/kota.
Pendekatan ini dinilai sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik yang adaptif terhadap sistem digital dan regulasi terbaru.
Menuju Percontohan Nasional
Dengan sinergi kuat antara KPPG, Dinas Kesehatan, dan aparat kepolisian, DIY optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi percontohan nasional dalam aspek ketepatan sasaran, kualitas gizi, serta standar keamanan pangan.
Program MBG merupakan salah satu instrumen strategis pembangunan SDM unggul. Ketahanan gizi anak menjadi fondasi penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, yakni momentum satu abad kemerdekaan Indonesia dengan target peningkatan daya saing global.
Melalui kolaborasi presisi dan penguatan standar higiene sanitasi, SPPG DIY menunjukkan komitmen profesional dalam menghadirkan pelayanan gizi yang aman, terukur, dan berkelanjutan.
