JAKARTA, Berita Top Line – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2026. Sebanyak 300 RDTR ditargetkan dapat dipercepat guna mendukung kemudahan perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Nusron, digitalisasi RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) akan memangkas waktu pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “Jika 300 RDTR dapat terwujud, Insyaallah urusan KKPR bisa selesai lebih cepat. Dengan integrasi OSS, Service Level Agreement (SLA) hanya membutuhkan dua hingga tiga hari,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Kementerian ATR/BPN sendiri menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, sudah terdapat 646 RDTR, dengan 428 di antaranya terhubung OSS. Nusron memastikan, seluruh RDTR yang belum terintegrasi akan dituntaskan bulan ini.
Lebih lanjut, Nusron menyampaikan progres terbaru penyusunan RDTR. Dari lintas sektor terdapat 47 RDTR, persetujuan substansi 34 RDTR, serta dua RDTR dalam tahap penetapan daerah. Dengan demikian, terdapat tambahan 83 RDTR yang tengah berproses.
Untuk mempercepat target, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh pendanaan melalui loan World Bank lewat program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) guna menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Dalam hal pemetaan dasar, ATR/BPN berkolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nusron menjelaskan, BIG telah menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi pada 2024, disusul Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa di 2025.
Tahun 2026, giliran Pulau Sumatra yang dipetakan, kemudian Maluku, NTB, dan NTT pada 2027. Sementara pada 2029, target peta dasar wilayah lainnya dituntaskan secara menyeluruh. “RDTR yang kami susun mengacu pada hasil kajian BIG agar perencanaan benar-benar presisi,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat menekankan agar RDTR diprioritaskan di wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Misalnya di Sulawesi, kemudian di kawasan utara Jawa. Untuk Sumatra, prioritas ada di bagian timur seperti Kepulauan Riau yang banyak menarik perhatian investor,” ungkap Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, beserta jajaran. Sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/lembaga terkait juga turut hadir sebagai bagian dari pembahasan Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
Langkah percepatan digitalisasi RDTR ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penyediaan layanan pertanahan modern, profesional, dan terpercaya, sejalan dengan visi Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan pelayanan kelas dunia.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
