JAKARTA, Berita Top Line — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Kick Off Meeting “Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration” pada Senin (11/8/2025) di Aula PTSL, Jakarta.
Acara dibuka resmi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan dihadiri perwakilan World Bank dan delegasi dari Nepal.
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk saling berbagi pengalaman antara Indonesia dan Nepal dalam memodernisasi sistem administrasi pertanahan.
“Program ini menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk bertukar pengetahuan, memperkuat kerja sama, serta mengembangkan sistem pertanahan yang transparan dan efisien,” ujarnya.
Capaian Pendaftaran Tanah Indonesia
Dalam pemaparannya, Wamen Ossy menyampaikan progres signifikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak diluncurkan pada 2017.
Indonesia kini mampu mendaftarkan 5–10 juta bidang tanah setiap tahun, dengan capaian 122,9 juta bidang tanah terdaftar dan 96,7 juta di antaranya telah bersertipikat.
“Capaian ini memberi kepastian hukum kepada pemilik tanah sekaligus mendorong iklim investasi yang sehat,” kata Wamen Ossy.
Ia menambahkan, transformasi digital menjadi kunci peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan. Inovasi teknologi, perlindungan data, tata kelola yang kuat, dan pengembangan kapasitas SDM menjadi pilar utama modernisasi ini.
Nepal Pelajari Inovasi Pemetaan dan Registrasi
Joint Secretary Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad Bhatta, mengungkapkan ketertarikannya pada sistem administrasi pertanahan Indonesia yang dinilai berhasil.
“Daratan Indonesia 15 kali lebih luas dari Nepal, namun mampu mengelola hingga 10 juta bidang tanah per tahun. Kami ingin mengadopsi praktik terbaik ini untuk memperkuat roadmap pertanahan di Nepal,” jelasnya.
Ganesh juga menyoroti pentingnya inovasi pemetaan kadastral dengan teknologi drone, satelit, serta integrasinya dengan pendaftaran tanah, penilaian zona nilai tanah, dan sistem perpajakan.
Agenda Kunjungan dan Kolaborasi
Program pertukaran pengetahuan ini berlangsung 11–15 Agustus 2025, meliputi kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, Kantor Pertanahan Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, dan Kantor Wilayah BPN DIY.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama turut mendampingi Wamen Ossy selama rangkaian kegiatan.
Melalui kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya mewujudkan pelayanan publik pertanahan yang modern, transparan, dan berstandar kelas dunia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di tingkat internasional.
