JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kepastian lahan sebagai landasan utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Pernyataan ini disampaikan dalam Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16/07/2025).
“Tanah adalah persoalan kemanusiaan. Tidak ada kebijakan pangan tanpa adanya kepastian lahan,” ujar Nusron di hadapan peserta rapat.
Strategi Konkret Dukung Ketahanan Pangan
Dalam presentasinya, Nusron menjabarkan strategi utama Kementerian ATR/BPN untuk mendukung program ketahanan pangan.
Beberapa di antaranya mencakup perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta pemanfaatan tanah telantar untuk didistribusikan kepada masyarakat.
Lahan Sawah yang Dilindungi Efektif Tekan Alih Fungsi
Penerapan LSD terbukti berhasil mengurangi konversi lahan pertanian. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dalam empat tahun terakhir, hanya sekitar 5.600 hektare lahan di delapan provinsi yang berubah fungsi.
“Dulu setiap tahun bisa puluhan ribu hektare yang beralih fungsi. Sejak LSD diterapkan, saya belum pernah menandatangani satu pun izin alih fungsi untuk LSD,” jelas Nusron.
Tata Ruang Terpadu untuk Program Prioritas Nasional
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Keakuratan tata ruang menjadi syarat mutlak untuk menjamin keselarasan antarprogram, seperti pangan, perumahan, energi, dan industri.
Optimalisasi Tanah untuk Keadilan Agraria
Selain pengendalian alih fungsi, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan tanah telantar, termasuk tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah habis masa berlaku.
Langkah ini diarahkan untuk memperkuat redistribusi lahan kepada masyarakat guna menciptakan keadilan agraria dan mendukung kemandirian pangan nasional.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Ketahanan Nasional
Dalam kegiatan ini, sejumlah tokoh turut hadir sebagai pemateri, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Riset Nasional. Menteri ATR/BPN turut didampingi Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.
Kementerian ATR/BPN terus berupaya membangun tata kelola pertanahan yang profesional dan terpercaya sebagai bagian dari transformasi menuju pelayanan publik kelas dunia.
