SUMEDANG, BERITA TOP LINE – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah dalam menyukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II, yang digelar di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
“Kolaborasi dengan kepala daerah merupakan kebutuhan mutlak, khususnya pada tiga aspek utama: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang,” ujar Nusron Wahid dalam forum yang dihadiri 86 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
Dalam kerangka Reforma Agraria, kepala daerah memiliki posisi strategis sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat wilayah. Menurut Nusron, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan subjek penerima, sementara ATR/BPN bertugas menentukan objek tanah dan pelaksanaan distribusinya.
“Kunci sukses Reforma Agraria ada di tangan Bapak/Ibu kepala daerah. Sinergi ini akan menentukan keberhasilan program strategis nasional,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada capaian administratif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
“Target pertanahan dan tata ruang tidak boleh hanya jadi angka di atas kertas. Harus nyata dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Acara ini dipandu oleh Wakil Rektor IV IPDN bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro. Turut hadir pula Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber lainnya.
Kegiatan orientasi yang berlangsung pada 22–26 Juni 2025 ini merupakan bagian dari proses pembekalan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang belum mengikuti gelombang pertama.
Melalui forum ini, Kementerian ATR/BPN mendorong kepala daerah untuk memahami peran strategisnya dalam mewujudkan kebijakan agraria dan tata ruang yang adil, inklusif, dan berkelanjutan demi kemajuan Indonesia dari daerah.
