DEPOK (Jawa Barat), TOPLINE — Dewan Pimpinan Pusat Sekber Wartawan Indonesia (DPP SWI) menggelar Rapat Pleno Pengurus (RPP) pada Selasa, 17 Juni 2025 di Kota Depok. Agenda ini digelar sebagai bagian dari persiapan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) SWI tahun 2026.
Tema yang diusung, “Reorganizing The SWI Organization”, menekankan pentingnya konsolidasi dan pembenahan menyeluruh terhadap struktur organisasi.
RPP dipimpin oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum sekaligus Sekretaris Jenderal, Herry Budiman, dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis.
Salah satu poin utama adalah restrukturisasi kepengurusan DPP.
Keputusan ini diambil menyusul wafatnya dua orang pengurus serta pengunduran diri dua lainnya karena menerima amanah di organisasi lain.
“Ini upaya DPP agar roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Herry Budiman dalam keterangan resmi.
DPP juga membentuk Tim Percepatan Konstituen Dewan Pers.
Tim ini ditugaskan untuk mengawal proses pendaftaran SWI ke Dewan Pers yang telah berjalan selama 18 bulan terakhir. Tim terdiri dari Imam Suwandi (Ketua), Riki (Bidang OKK), Omega (Bidang Hukum), Arief (Bidang Hubungan Antar Lembaga), dan Aldimas (Bidang Media Massa).
“Saya sudah delegasikan seluruh kewenangan terkait kepada tim tersebut,” ujar Herry.
Terkait kepengurusan daerah, DPP SWI membekukan sejumlah Surat Keputusan (SK) pengurus DPW dan DPD.
Langkah ini diambil berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) sebelum Kabid OKK meninggal dunia tahun lalu.
“Beberapa SK dicabut karena ditemukan pelanggaran berat. DPP juga akan menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada daerah-daerah yang tidak terkena sanksi pembekuan,” tegas Herry.
Langkah-langkah ini diambil sesuai amanah hasil RPP dan selaras dengan semangat profesionalisme, akuntabilitas, dan penataan organisasi menuju Munas 2026.
RPP tersebut berlangsung selama 130 menit dan dihadiri oleh 22 orang, termasuk pengurus pusat, Dewan Etik, serta peninjau dari SWI Kota Depok.
