Jakarta, BERITA TOP LINE — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (19/05/2025), untuk evaluasi kinerja Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia dan membahas berbagai persoalan pertanahan serta tata ruang.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa capaian kinerja triwulan I masih di bawah 25 persen meski serapan anggaran cukup baik.
Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan agar Kementerian ATR/BPN tetap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Rapat juga membahas Reforma Agraria, legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan, penanganan konflik lahan, hingga reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan.
Sekjen Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan perlunya komunikasi informal antarlembaga agar masalah di daerah cepat diatasi. Ia meminta seluruh Kanwil BPN segera menindaklanjuti hasil rapat dalam tiga hari ke depan.
Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyatakan dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik lahan oleh ATR/BPN. Ia menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
Rapat ini dihadiri para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kanwil BPN Provinsi, baik secara langsung maupun daring.
About the Author
