Jakarta, BERITA TOP LINE — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu datanya ada, kita bisa langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang nanti akan disertipikasi untuk Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Nusron.
Ia menekankan pentingnya eksekusi cepat dan tepat sasaran dalam penyediaan lahan, serta mengingatkan agar tidak menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan status hukum tanah untuk menghindari tumpang tindih aset.
“Apakah itu HGB, HPL atau bentuk lain, harus jelas. Kalau tanah milik Kemensos tapi bangunan milik lembaga lain, bisa menimbulkan konflik,” tegasnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kebutuhan lahan berasal dari usulan pemerintah daerah, namun banyak tanah tersebut belum bersertifikat.
Ia berharap Menteri ATR/BPN memberi perhatian terhadap hal tersebut agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada Juli 2025 sesuai target Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial juga menyerahkan dokumen laporan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Menteri ATR/BPN.
Sekolah Rakyat direncanakan akan dibangun sebanyak 200 unit sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA untuk masyarakat kurang mampu.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar, Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Slameto Dwi Martono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.
