Jakarta, BERITA TOP LINE — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Suyus Windayana, menyoroti urgensi perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Nilai SAKIP yang tinggi bukan hanya untuk tunjangan kinerja, tapi juga wujud komitmen terhadap reformasi birokrasi,” tegas Suyus dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor ATR/BPN, Senin (21/4/2025).
Pada 2024, nilai SAKIP ATR/BPN meningkat dari 69,17 ke 70,54. Capaian ini menempatkan kementerian dalam kategori Sangat Baik (BB), mencerminkan tren positif selama tiga tahun terakhir.
Selain itu, beberapa indikator strategis menunjukkan capaian signifikan. Pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria, misalnya, telah melampaui target hingga 114%.
Namun, ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi tantangan, khususnya di kawasan padat seperti Jawa dan Bali.
“Kita tidak bisa menilai kinerja hanya dari angka. Harus ada pendekatan rasional dan pemahaman terhadap data wilayah,” jelas Suyus.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga integritas kinerja.
“Kementerian ATR/BPN adalah institusi besar dengan 566 satuan kerja. Akuntabilitas harus dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Evaluasi ini, lanjut Dalu, bertujuan mendorong perencanaan berbasis data dan mengidentifikasi titik lemah untuk perbaikan jangka panjang.
Kegiatan evaluasi dijadwalkan berlangsung selama lima hari, 21–25 April 2025. Prosesnya melibatkan seluruh satuan kerja pusat dan daerah.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, menyebut evaluasi ini sebagai langkah integratif untuk menyelaraskan program nasional dan daerah.
Kegiatan turut dihadiri pejabat tinggi pratama secara langsung dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi secara daring.
