JAKARTA, BERITA TOP LINE – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya menjadikan Nuzululqur’an sebagai pedoman dalam kehidupan dan pelayanan publik.
Ia mengajak masyarakat dan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam tata kelola agraria.
Hal ini disampaikannya dalam Pengajian Bulanan sekaligus Buka Puasa Bersama di Masjid Nuurur Rahman, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (20/03/2025).
Al-Qur’an sebagai Pedoman Tata Kelola Pertanahan
Menteri Nusron menekankan bahwa Al-Qur’an tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga berbagai aspek kehidupan, termasuk agraria.
Ia mengutip ayat dalam Surat Thaha yang menegaskan bahwa manusia berasal dari tanah, kembali ke tanah, dan dibangkitkan dari tanah.
“Ini menjadi pengingat bahwa tanah memiliki nilai fundamental dalam kehidupan manusia. Sebagai Kementerian yang mengurus pertanahan, kita harus memastikan pengelolaan tanah dilakukan dengan adil dan transparan,” ujarnya.
Pelayanan Sertipikasi Tanah Warisan Jadi Perhatian
Dalam kesempatan ini, ia juga mengingatkan pentingnya pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait sertipikasi tanah warisan.
“Idulfitri sering menjadi momen keluarga besar membahas warisan. Jika ada tanah yang belum bersertipikat, segera urus agar memiliki kepastian hukum,” jelasnya.
Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa kepemilikan tanah yang sah harus didukung oleh dokumen hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Membangun Pelayanan Publik Berbasis Integritas
Menteri Nusron menutup acara dengan mengajak seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat etika pelayanan publik berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an dan hukum yang berlaku.
“Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan-Nya dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, K.H. Muhammad Cholil Nafis, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
