TOP LINE – Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan efektivitas pembangunan melalui sistem Pemerintahan berbasis data Desa Presisi.
Inovasi ini hadir untuk memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran dengan data yang akurat dan terperinci.
Dekan IPB University, Prof. Dr. Sofyan Sjaf, dalam rapat bersama Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, menegaskan bahwa program Desa Presisi memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lebih efisien.
Data yang dikumpulkan mencakup kondisi rumah, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan infrastruktur lainnya.
“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan lebih tepat, seperti pembangunan rumah layak huni, distribusi bantuan kesehatan, serta program sosial lainnya,” ujar Sofyan di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi (21/02).
Metode sensus dalam program ini berbeda dengan sistem konvensional. Desa Presisi melibatkan pemuda setempat dalam pengumpulan data agar hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Mereka akan mendapatkan pelatihan khusus agar mampu menjalankan tugas dengan profesional.
Selain itu, untuk menjamin keamanan dan transparansi data, teknologi blockchain akan diterapkan. Data yang dikumpulkan dapat diverifikasi di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, sehingga kecil kemungkinan terjadi manipulasi.
“Sistem blockchain memungkinkan data tervalidasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara transparan,” tambahnya.
Desa Presisi juga akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai wali data. Kominfo berperan dalam mengelola dan menjamin keamanan data yang telah dikumpulkan.
Data tersebut nantinya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat kabupaten dan nasional.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengapresiasi inisiatif ini dan mendorong agar segera dibentuk regulasi daerah untuk mendukung implementasi Desa Presisi.
Menurutnya, sistem ini bukan hanya mencatat data kependudukan, tetapi juga data sosial, pendidikan, hingga kepemilikan barang elektronik yang dapat menunjang analisis ekonomi masyarakat.
“Data ini bersumber langsung dari desa, dikumpulkan oleh pemuda setempat, dan dirampungkan oleh pemerintah kabupaten untuk kebijakan yang lebih akurat,” jelas Nyumarno.
Program Desa Presisi diharapkan menjadi model pembangunan berbasis data yang akurat, transparan, dan efisien.
Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara optimal.
Hal ini sejalan dengan:
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.
