BERITA TOP LINE – Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan.
Pesan ini disampaikan dalam pembukaan Asia Land Forum 2025 di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/02/2025).
Dalam pidatonya, Wamen Ossy menyoroti bahwa tanah merupakan sumber daya terbatas yang semakin sulit diperoleh seiring pertumbuhan populasi di Asia. Ia menekankan perlunya kebijakan yang memastikan pemanfaatan tanah secara inklusif dan berkeadilan.
“Tanah adalah aset yang sangat berharga. Kita perlu memastikan akses dan kepemilikan yang adil guna mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Komitmen Indonesia dalam Reforma Agraria
Indonesia memiliki luas tanah sekitar 190 juta hektare, dengan 120 juta hektare kawasan hutan dan 70 juta hektare di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. Dari jumlah tersebut, 80 persen telah terdaftar dan tersertifikasi. Namun, tantangan seperti ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan, serta konflik agraria masih menjadi perhatian utama pemerintah.
“Isu-isu agraria ini memerlukan solusi strategis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil,” tambahnya.
Sebagai bagian dari solusi, program Reforma Agraria terus diperkuat. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kepastian hukum atas tanah, redistribusi lahan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaannya.
Kebijakan Satu Peta dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Salah satu terobosan penting dalam Reforma Agraria adalah implementasi Kebijakan Satu Peta. Program ini bertujuan menyelaraskan peta antar sektor guna mengurangi tumpang tindih pemanfaatan lahan serta mencegah potensi konflik agraria.
“Penyelarasan data spasial menjadi kunci untuk perencanaan yang lebih baik dalam pengelolaan tanah,” jelas Wamen Ossy.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya semakin diperkuat. Hingga saat ini, dari 70 lokasi prioritas Reforma Agraria, sebanyak 15.725 bidang tanah di 26 lokasi telah berhasil diselesaikan.
Peran Masyarakat dalam Reforma Agraria
Wamen Ossy menegaskan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada kebijakan dan regulasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mempercepat penyelesaian permasalahan agraria.
“Keterlibatan masyarakat adalah kunci. Kolaborasi yang solid akan memastikan manfaat Reforma Agraria dirasakan langsung oleh rakyat,” pungkasnya.
Komitmen Bersama untuk Masa Depan Agraria
Asia Land Forum 2025 menjadi momentum strategis untuk bertukar gagasan serta mencari solusi bersama dalam tata kelola pertanahan di Asia. Sebagai langkah konkret, dilakukan penandatanganan Joint Statement antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Komitmen ini mencakup pelaksanaan Reforma Agraria, pembangunan desa, serta penguatan koperasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN yang turut menjadi narasumber dalam diskusi panel.
