TOP LINE – Bekasi – Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang digelar Kamis (26/12/2024) di aula kecamatan, menuai kontroversi. Aksi penolakan mencuat akibat dugaan ketidaktransparanan proses pendaftaran calon ketua, sehingga dinilai mencederai semangat demokrasi.
Kritik atas Proses Pemilihan
Fiat, Ketua Karang Taruna Desa Sirnajati, mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketertutupan informasi dari panitia.
Menurutnya, tidak ada pengumuman resmi mengenai pendaftaran calon ketua.
Hal ini menciptakan kecurigaan bahwa proses tersebut telah diatur sedemikian rupa.
“Panitia seolah sengaja menutup akses informasi sehingga hanya ada satu calon yang maju. Ini tidak mencerminkan demokrasi yang seharusnya terbuka bagi semua elemen pemuda,” tegas Fiat.
Ia juga menyoroti bahwa ketua terpilih, Ade Guniwa, telah melampaui batas usia yang diatur dalam AD/ART Karang Taruna, yaitu maksimal 45 tahun.
Cacat Administrasi dan Minimnya Transparansi
Ilham, anggota Karang Taruna Desa Sindangmulya, turut mengecam proses tersebut.
Ia menyatakan bahwa pemilihan ini cacat administrasi karena tidak memberikan ruang bagi pemuda untuk terlibat aktif.
“Demokrasi seharusnya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Jika pendaftaran saja tidak diinformasikan dengan jelas, bagaimana mungkin hasilnya dapat diterima?” kritiknya.
Ilham juga menyerukan agar hasil Temu Karya ini dibatalkan demi menjaga marwah organisasi.
Landasan Hukum yang Diabaikan
Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, proses pemilihan pengurus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan semua elemen.
Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menciptakan preseden buruk bagi organisasi pemuda lainnya.
Upaya Membenahi Proses Pemilihan
Para peserta berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses Temu Karya ini.
“Kami ingin Karang Taruna menjadi wadah yang benar-benar inklusif bagi pemuda, bukan menjadi alat bagi kepentingan segelintir pihak,” ujar Ilham.
Organ katar memang empuk di politisir oleh para pemangku kepentingan