TOP LINE – Editorial – Berbeda analisa Kami melihat lawatan Presiden Prabowo ke Tiongkok, meskipun menggarisbawahi platform politik bebas-aktif Indonesia.
Kita tahu bersama, Tiongkok adalah negara yang beberapa tahun terakhir mampu bersaing dalam memperebutkan pengaruh dan supremasi global.
Berbeda dengan kunjungan ke AS yang lebih fokus kepada Perang di Timur Tengah, lawatan ke Tiongkok lebih kepada Penguatan Sektor Ekonomi Global yang kemungkinan akan terimbas akibat perang di dua belahan dunia.
Kenapa Tiongkok?
Di sepanjang 2019 hingga September 2024, investasi Tiongkok di Indonesia telah mencapai US$34,19 miliar, atau sekira 18 persen dari investasi asing. Dan akan terus meningkat seiring realisasi Program Hilirisasi.
Hal itupun memaksa Indonesia bersaing dengan negara anggota WTO yang lain untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok.
Hari ini, secara objektif, Indonesia masih dirugikan dengan kebijakan WTO terutama terkait General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan).
Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian Perdagangan Multilateral dengan tujuan salahsatunya menciptakan PERDAGANGAN BEBAS.
Persetujuan dimaksud telah diikuti oleh lebih dari 150 Negara. Dan uniknya, Produk Murah di seluruh dunia, saat ini, paling besar berasal dari Tiongkok yang telah memasuki Pasar Dunia termasuk Indonesia.
Meskipun Indonesia telah meratifikasi Perjanjian WTO tersebut melalui UU No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), perekonomian Indonesia dimata dunia masih belum stabil.
Dampak nyata dari Perdagangan Bebas mengakibatkan Indonesia dan negara-negara Anggota WTO yang lain TELAH KALAH BERSAING dengan Tiongkok dikarenakan Struktur Biaya Produksi yang sangat rendah yang diaplikasikan Tiongkok dalam era Perdagangan Bebas.
Itulah mengapa, lawatan ke Tiongkok menjadi penting, bukan karena Konflik Laut China Selatan, tetapi DOMINASI TIONGKOK dalam PERDAGANGAN BEBAS.
