TOP LINE – Jakarta – Modernisasi TNI, Pada Rabu (2/10/2024), di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima penyerahan sejumlah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) baru, serta meresmikan Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan.
Acara ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat pertahanan negara, dengan peningkatan kemampuan operasional militer melalui penambahan peralatan modern dan pembentukan pasukan khusus.
Dalam acara tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, menyerahkan Alpalhankam secara simbolis kepada Panglima TNI, Jenderal TNI H. Agus Subiyanto, dengan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Alpalhankam untuk Pertahanan Nasional
Sebanyak 769 unit peralatan diserahkan kepada jajaran TNI, termasuk Mabes Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Peralatan ini mencakup kendaraan tempur, kendaraan taktis, sepeda motor listrik, serta kendaraan operasional dan angkut pasukan. Berikut adalah rincian peralatan yang diserahkan:
1. Panser Pandur (PT. Pindad): 23 unit
2. Tank Harimau (PT. Pindad): 8 unit
3. Panser Anoa (PT. Pindad): 9 unit
4. Panser Komodo APC (PT. Pindad): 4 unit
5. Rantis 4×4 APC, Rantis 4×4 V3, dan Ransus Missile Launcher (PT. Sentra Surya Ekajaya): 12 unit
6. RBB (Rigid Buoyancy Boat) (PT. Praba Cipta Mandiri): 8 unit
7. Kendaraan Maung V3 (PT. Pindad): 250 unit
8. Truk Angkut Pasukan: 250 unit
9. Sepeda Motor Listrik (PT. Len): 200 unit
Penambahan peralatan canggih ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesiapan TNI untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional.
Peresmian Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan
Selain penyerahan peralatan, juga diresmikan 5 Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan. Pembentukan batalyon ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap gangguan keamanan.
Acara ini diisi dengan laporan Komandan Upacara, pemeriksaan pasukan, pengukuhan Komandan Batalyon, penyerahan tunggul satuan, dan diakhiri dengan sesi foto bersama.
Dasar Hukum dan Komitmen TNI
Penyerahan Alpalhankam dan pembentukan batalyon ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggariskan bahwa setiap komponen bangsa, termasuk TNI, wajib siap siaga dalam menjaga kedaulatan negara. Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, terus memperkuat sektor pertahanan untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Langkah ini juga selaras dengan visi modernisasi TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menekankan pada pentingnya pembangunan kemampuan pertahanan nasional berbasis teknologi.
Dengan peralatan terbaru ini, TNI diharapkan mampu meningkatkan kapasitas operasional, serta berperan lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh wilayah Indonesia.
Upaya ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat dan pengamat militer, yang menilai bahwa modernisasi TNI merupakan langkah strategis dalam memperkuat keamanan nasional.
Selain itu, kehadiran Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan dianggap sebagai solusi preventif dalam merespons potensi ancaman di wilayah rawan konflik.
Dengan adanya penambahan peralatan dan pembentukan pasukan khusus ini, diharapkan TNI semakin tangguh dalam menjalankan tugasnya melindungi kedaulatan bangsa dan menjaga perdamaian di seluruh nusantara.
