TOP LINE – Kota Bogor – Pemkot Bogor, Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (25/9/2024) malam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan secara resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, berlangsung lancar.

Pembahasan agenda utama termasuk penetapan AKD dan penandatanganan keputusan DPRD diikuti dengan penyampaian evaluasi APBD Perubahan 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, menyoroti pentingnya sinergi antara Pemkot dan DPRD selama lima tahun terakhir.
Kolaborasi ini, menurutnya, berhasil mempercepat pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang berkontribusi signifikan bagi kemajuan kota.
“Hubungan baik ini harus terus dijaga untuk mendukung keberlangsungan program pembangunan ke depan,” ujar Syarifah.
Rapat juga menyepakati hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2024. Beberapa isu penting seperti gaji, tunjangan, BPJS, bantuan pendidikan, serta anggaran BTT untuk bencana turut dibahas.
Adityawarman menyatakan bahwa dengan komposisi AKD yang baru, DPRD siap menjalankan fungsinya lebih optimal, terutama dalam pembuatan Perda, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami berharap perubahan APBD ini dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat Kota Bogor,” tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menambahkan apresiasinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menuntaskan evaluasi dengan baik.
Ia berharap program yang disepakati dapat terlaksana tanpa meninggalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
“DPRD akan terus mengawal agar APBD ini terserap maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Rusli.
Pengesahan APBD Perubahan 2024 ini diharapkan menciptakan dampak positif bagi pembangunan Kota Bogor.
Kolaborasi antara DPRD dan Pemkot yang semakin solid, disertai dengan perhatian pada aspek kesejahteraan, pendidikan, dan penanganan bencana, mengundang harapan besar dari masyarakat agar anggaran dapat direalisasikan dengan tepat dan efisien.