TOP LINE – Sampang – MADURA – Dua bulan menjelang Pilkada serentak 2024, kekhawatiran soal netralitas aparat penegak hukum (APH) muncul di Kabupaten Sampang, Madura.
Sejumlah kepala desa dan dinas dipanggil oleh Polres Sampang terkait klarifikasi anggaran Dana Desa. Pemanggilan ini menimbulkan tanda tanya karena baru pertama kali dilakukan, dan berdekatan dengan momen pemilihan.
Front Pemuda Madura (FPM) menduga ada indikasi politis di balik pemanggilan tersebut. Ketua FPM, Muchlas Samorano, menyatakan bahwa tindakan Polres Sampang bisa dianggap tidak netral dan cenderung diskriminatif.
“Polres Sampang harus menjaga netralitas dan tidak mencampur aduk antara proses hukum dengan politik. Jika tidak, ini bisa dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon,” tegas Muchlas, Minggu (15/9/2024).
Ia menekankan bahwa netralitas Polri dalam setiap proses politik adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000, Polri diwajibkan bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mengatur hal serupa.
FPM mendesak Polres Sampang untuk menunda penyelidikan terkait Dana Desa hingga setelah pemungutan suara pada 27 November 2024.
Menurut Muchlas, hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dan menghindari polarisasi politik yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Jangan sampai pemanggilan ini justru memperburuk suasana dan menciptakan perpecahan di tengah masyarakat Sampang,” tambahnya.
Pilkada Sampang 2024 dinilai sangat kompetitif dan akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat ke depan.
Oleh karena itu, FPM mengajak semua pihak, termasuk warga, untuk menjaga suasana tetap kondusif dan berfokus pada masa depan Kabupaten Sampang.
Muchlas menutup dengan mengingatkan pentingnya menjaga kompetisi Pilkada ini sebagai momentum untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pesta demokrasi.
