TOP LINE – Jakarta – Strategi Polri, Dalam persiapan Pilkada Serentak 2024, Polri memaparkan strategi pengamanan nasional melalui acara Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas), Selasa (10/9/2024).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga stabilitas selama proses demokrasi.
“Di era kolaborasi ini, seperti yang kita pelajari dari pandemi Covid-19, hanya melalui kerja sama berbagai pihak tantangan bangsa dapat teratasi,” ujar Trunoyudo.
Polri mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat pengamanan sejak tahap pra-Pilkada.
Potensi ancaman seperti konflik antar pendukung, penyebaran hoaks, dan gangguan keamanan telah diidentifikasi.
Salah satu pilar strategi adalah peningkatan patroli, baik di dunia nyata maupun maya, untuk mencegah kerusuhan sebelum berkembang lebih jauh.
“Pilkada tidak hanya menjadi ajang politik, tetapi juga uji stabilitas keamanan daerah. Polri akan memastikan proses berjalan aman dan kondusif,” tambahnya.
Selain pengawasan, Polri memperkuat hubungan dengan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda untuk menjaga dukungan publik terhadap keamanan selama Pilkada.
Pendekatan ini diperkuat dengan pelatihan intensif bagi personel dan simulasi situasi darurat.
Pemanfaatan teknologi, seperti analisis data dan aplikasi mobile, juga diterapkan untuk mendukung respons cepat terhadap situasi di lapangan.
Landasan hukum yang mengatur tugas Polri dalam Pilkada merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan terkait, menegaskan bahwa pengamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Polri juga menerapkan “Asta Siap” sebagai acuan utama dalam kesiapan operasi.
Ini mencakup kesiapan peralatan, posko, personel, latihan, sarana, anggaran, masyarakat, dan kondisi keamanan.
Melalui langkah ini, Polri berkomitmen menghadirkan Pilkada yang aman, damai, dan berkeadilan.
