TOP LINE – Ekonomi – Bahaya Aplikasi Temu e-commerce asal China, Temu, tengah menjadi sorotan setelah diketahui resmi beroperasi di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak besar yang mungkin terjadi pada UMKM lokal, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Teten menyatakan akan segera berdiskusi dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, untuk membahas keberadaan aplikasi tersebut.
“Saya sudah lihat izinnya terdaftar di Kemenkumham. Kami akan segera mengkaji dampaknya dengan Menkumham baru,” ujar Teten setelah menghadiri rapat bersama Komisi VI DPR dan Menteri Perdagangan, pada Rabu (4/9/2024).
Ancaman bagi UMKM
Temu telah menunjukkan kekuatannya dengan meraih jutaan pengguna dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan platform besar seperti Amazon yang butuh puluhan tahun untuk mencapai jumlah serupa, kehadiran Temu dinilai bisa menghancurkan daya saing UMKM dalam negeri.
Salah satu faktornya adalah kemampuan platform ini menjual barang dengan harga sangat rendah, langsung dari produsen kepada konsumen, tanpa melibatkan reseller atau dropshipper.
“Produk yang dijual langsung dari pabrikan ke konsumen akan sangat murah, UMKM dan industri manufaktur lokal pasti kesulitan bersaing,” jelas Teten.
Ia juga menyoroti risiko yang lebih besar berupa potensi PHK massal akibat anjloknya permintaan produk lokal.
Subsidi dan Praktik Tidak Adil
Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, menegaskan bahwa Temu merupakan ancaman besar bagi ekonomi lokal. Aplikasi ini dikenal menggunakan subsidi besar-besaran hingga mencapai **100%**, dengan konsumen hanya dibebani biaya ongkos kirim.
Hal ini telah terbukti memengaruhi pasar di Amerika Serikat dan Eropa.
“Temu adalah aplikasi e-commerce yang membunuh UMKM. Jika dibiarkan masuk ke Indonesia, UMKM kita akan mati,” ujar Wientor dalam sebuah diskusi media di Jakarta.
Ia mengungkapkan, banyak barang yang dijual di platform tersebut adalah produk deadstock dari China, yang dijual murah untuk mengatasi surplus barang di negara asalnya.
Menurut Wientor, keberadaan Temu di Indonesia akan semakin menekan UMKM jika tidak ada regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi sektor ekonomi dalam negeri.
Platform ini disebut-sebut telah mendominasi pasar dengan strategi harga rendah yang tidak adil, mengancam eksistensi pengusaha kecil.
Landasan Hukum
Sejauh ini, pemerintah masih mengkaji kerangka hukum untuk menangani masalah tersebut, terutama terkait regulasi e-commerce lintas sektor.
Upaya ini akan melibatkan berbagai kementerian untuk merumuskan kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan UMKM lokal dan mencegah dampak ekonomi lebih besar seperti PHK massal yang dikhawatirkan Teten.
Perlindungan terhadap UMKM menjadi prioritas dalam pembahasan ini, dengan harapan agar kehadiran platform asing seperti Temu tidak memperburuk iklim usaha di Indonesia.
