BERITA TOP LINE – Jakarta – Polri dan menteri ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) memperkuat sinergi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mencegah dan memberantas kasus pertanahan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan mafia tanah.
Kerja sama ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan pada April 2024.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa sengketa tanah merupakan isu yang selalu menjadi perhatian publik.
Banyak masyarakat menjadi korban mafia tanah, yang menyebabkan konflik pertanahan berlarut-larut.
“Kasus yang sudah berlangsung belasan hingga puluhan tahun harus diurai secara menyeluruh tanpa ada persepsi berbeda,” ujar AHY, Senin (5/8/24).
AHY berharap, perjanjian kerja sama ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya melalui Satgas Anti Mafia Tanah, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menambahkan, sengketa tanah tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat investasi. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
“Namun, ketika negara ingin menggunakan tanah, sering kali harus berhadapan dengan mafia tanah. Oleh karena itu, kita harus memastikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah,” tegas Kapolri.
Jenderal Sigit juga menyoroti dampak mafia tanah terhadap investasi di Indonesia, yang sering kali terkendala masalah pertanahan.
“Hal ini menjadi tugas bersama agar Indonesia dapat bersaing dalam investasi,” ujar Jenderal Sigit.
Kapolri mendukung penuh langkah Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah, memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil hingga masalah ini tuntas.
“Gebuk mafia tanah sampai tuntas dan kita dukung,” tandas Jenderal Sigit.
