TOP LINE – Yogyakarta – Sejumlah pedagang Teras Malioboro 2 kembali mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk dilibatkan dalam rencana relokasi jilid 2.
Dengan membawa poster-poster berisi keluhan dan sebuah keranda bertuliskan ‘Kesejahterakan PKL Malioboro’, mereka mendatangi Kantor Kepatihan Yogyakarta, Jumat (2/8/2024).
Tiba sekitar pukul 15.00 WIB, massa tidak diperkenankan masuk oleh petugas sehingga pintu gerbang ditutup.
Meski kecewa, para pedagang bergantian berorasi menyampaikan keluh kesah tentang pendapatan mereka yang menurun drastis.
“Aspirasinya tetap sama dari dulu yaitu partisipasi dan relokasi yang menyejahterakan. Kita tidak pernah dilibatkan, malah Dinas kota (UPT hingga Disbud) melakukan semuanya secara tertutup,” kata Ketua Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman.
Menurut informasi yang beredar, ukuran lapak pada relokasi jilid 2 hanya sekitar 60 x 60 cm.
“Kalau lapaknya nanti cuma 60 x 60 cm, itu tidak masuk akal,” tambah Arif.
Para pedagang juga menyalurkan keluhan mereka ke Ombudsman DIY karena dugaan maladministrasi.
“Kami lapor ke ORI karena tidak dilibatkan. Pelaporan ORI masih berjalan,” ujarnya.
Arif juga menyampaikan bahwa mereka dihubungi oleh Sekda DIY, Tri Saktiana, yang menyatakan akan menerima mereka pada hari Senin. Namun, kepastian masih ditunggu.
“Kita ingin dilibatkan dalam proses relokasi, bagaimana nanti kita menempati tempatnya. Kita bukan barang tapi orang. Ini masalah perut, jadi selama 2 tahun kita tidak diperhatikan sama sekali,” tegas Arif.
Hingga sore hari, massa terus mendesak agar bisa masuk ke dalam dengan mendobrak pintu gerbang Kantor Kepatihan.
“Ayok pak buka pintunya, kami dari warga bukan penjahat, kami butuh makan,” seru salah satu demonstran.
