TOP LINE – Depok – 23 Juli 2024, Wali Kota Depok, Muhammad Idris, telah mengirimkan surat kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, terkait optimalisasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Depok untuk tahun ajaran 2024/2025.
Surat bernomor 420/458-Disdik tersebut ditandatangani oleh Idris pada Senin, 22 Juli 2024.
Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, mengungkapkan kepada RRI bahwa surat ini telah ditandatangani oleh Wali Kota meskipun beliau sedang dalam suasana duka karena kehilangan kakaknya.
“Hari ini pukul 13.00 WIB saya ada rapat dengan Pak Wali, dan suratnya sudah ditandatangani,” kata Nina di Balai Kota Depok.
Surat tersebut, lanjut Nina, sedang diantar oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, langsung ke Pj Gubernur Jabar di Bandung.
Dalam surat tersebut, ada tiga permohonan yang disampaikan Wali Kota Depok.
Pertama, Idris meminta agar jalur optimalisasi di SMAN dan SMKN di Kota Depok dibuka sehingga calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah dapat diterima di sekolah negeri.
“Menurut info, masih ada ruang belajar yang bisa dimaksimalkan,” ujar Nina.
Kedua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar diminta untuk menambah rombongan belajar (Rombel) di SMAN dan SMKN yang sudah ada. Ketiga, Pemprov Jabar juga diminta untuk menambah jumlah SMAN dan SMKN baru di Kota Depok.
“Kami mengapresiasi teman-teman yang sudah memperjuangkan kepentingan pendidikan masyarakat Depok. Meski SMAN/SMKN bukan wewenang kami, namun kami terus memonitor perkembangannya,” jelas Nina.
Menurut informasi yang diterima Nina, masih ada sekitar 300-500 calon peserta didik yang belum bersekolah di Kota Depok.
Meski demikian, data pasti mengenai siswa yang belum bersekolah tersebut belum diperoleh.
“Ini perlu intervensi dari Pj Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jabar untuk mencari solusinya. Semua anak-anak ini harus bersekolah,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Kamis (18/7), Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggelar aksi di Balai Kota Depok
Aksi tersebut menuntut intervensi Wali Kota Depok terhadap masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap dipersulit oleh Pemprov Jabar.
Koordinator aksi, Wido Pratikno, mendesak Wali Kota Depok segera menyurati Pj Gubernur Jabar agar jalur optimalisasi di SMAN dan SMKN dibuka.
“Kami sudah ke Dinas Pendidikan Jabar, katanya Pemkot Depok tidak ada meminta dibukanya optimalisasi SMAN/SMKN. Dalam aksi ini kami sekaligus ingin tahu siapa yang bohong, Pj Gubernur Jabar, Plh Kadisdik Jabar, atau Wali Kota Depok,” ucap Wido dalam orasinya.
