TOP LINE – Jakarta – Direktorat Siber Polri, Seminar yang digelar oleh Puslitbang Polri di Jakarta membahas pembentukan 8 Direktorat Reserse Siber di satuan kewilayahan, sebagai upaya menghadapi tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital.
Acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi Polri dan perwakilan dari Kementerian PANRB serta BRIN.
Pertanggungjawaban Pihak Rutan dan Kejaksaan Depok:
Dalam seminar ini, disoroti juga pertanggungjawaban Rutan dan Kejaksaan Depok terkait dengan isu keamanan siber di wilayah tersebut.
Pihak Rutan dan Kejaksaan memiliki kewajiban untuk berkolaborasi dalam menjaga keamanan informasi dan mencegah kebocoran data yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.
Landasan Hukum:
Pembentukan Direktorat Siber di Polda tersebut dilandasi oleh urgensi meningkatkan kemampuan Polri dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
Hal ini juga didukung oleh kebijakan Kementerian PANRB yang menuntut peningkatan kesiapan SDM Polri dalam menghadapi ancaman keamanan digital.
Edukasi dan Informasi:
Seminar ini memberikan wawasan kepada para peserta tentang pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga keamanan siber, serta memperkenalkan strategi pengembangan SDM Polri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern untuk mewujudkan Polri 4.0.
Fokus dan Edukasi:
Diskusi yang terjadi selama seminar menekankan perlunya penempatan SDM yang memiliki keahlian di bidang IT dalam Direktorat Siber.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa Polri siap menghadapi kejahatan siber yang semakin canggih dan kompleks.
Kesimpulan:
Pembentukan 8 Direktorat Reserse Siber di kewilayahan merupakan langkah strategis yang diambil oleh Polri untuk memperkuat kemampuan dalam menjaga keamanan siber di Indonesia.
Keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada sinergi antara berbagai instansi terkait, serta dukungan kebijakan yang kuat. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Polri dalam upaya mewujudkan Polri 4.0.
